ICC Samakan Pemimpin Hamas dengan Netanyahu, Warga Gaza: Tidak Adil, Lelucon!

JALUR GAZA,PALESTINA – Warga Palestina di Jalur Gaza mengkritik keputusan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengupayakan penangkapan sejumlah pemimpin dan tokoh Hamas.

Mereka mengatakan keputusan tersebut secara salah menyamakan mereka dengan para pemimpin Israel yang mengobarkan perang di Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut laporan Reuters.

“Dunia ini tidak adil, mereka melihat dengan satu mata. Kenapa mereka bisa menyamakan antara kita dan Pendudukan?” ungkap Um Samed, ibu dari enam anak yang menjadi pengungsi akibat perang di lingkungan berbeda di Kota Gaza.

“Apakah Hamas menggunakan pesawat untuk mengebom Tel Aviv? Apakah mereka membunuh 35.000 orang dan masih ada ribuan lainnya yang hilang? Ini gila,” ujar dia kepada Reuters melalui aplikasi perpesanan.

Warga Kota Gaza lainnya, Mohammad Farouq (25 tahun), mengatakan ICC menyebut surat perintah penangkapan terhadap Deif, bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, adalah “lelucon”.

“Biarkan mereka menangkap Netanyahu dan Gallant, dalam perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Dan jika mereka bisa datang ke Gaza untuk menangkap Deif, yang tidak pernah pergi dan sibuk melawan penjajahan, biarkan mereka melakukannya,” papar dia.

“Tindakan Jaksa ICC menyamakan korban dan pembantai,” ungkap Sameeh, akuntan berusia 45 tahun dari Kota Gaza yang mengungsi bersama keluarganya ke Khan Yunis.

“Ketidakadilan dan pembantaian terhadap warga Palestina tidak dimulai pada tanggal 7 Oktober, melainkan dimulai pada tahun 1948, dan tanggal 7 Oktober merupakan respons terhadap semua kejahatan yang dilakukan penjajah,” tegas dia.

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada Reuters bahwa, “Keputusan ICC mewakili dorongan kepada Pendudukan untuk melakukan perang pemusnahan.”

Dalam pernyataan, kelompok pejuang Palestina mengecam tindakan ICC terhadap para petinggi Hamas.

Hamas menyatakan, surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant datang terlambat tujuh bulan. Di Israel, para politisi dan anggota masyarakat bereaksi dengan kemarahan yang sama besarnya terhadap tindakan Khan.

Sebagian warga Israel melihat surat perintah yang dikeluarkan ICC terhadap Netanyahu sebagai serangan terhadap seluruh negeri. Di pihak Palestina, bahkan mereka yang mungkin kritis terhadap Hamas menolak gagasan untuk menempatkan Hamas setara dengan Israel.

Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang merupakan saingan politik Hamas, mengatakan para pejabat Israel melakukan kejahatan genosida di Jalur Gaza.

“Rakyat Palestina mempunyai hak untuk membela diri,” tegas dia kepada Reuters dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Warga Gaza lainnya, Rabah Abuelias, 65 tahun, mengatakan masyarakat di wilayah tersebut telah membayar mahal atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun Israel yang harus disalahkan atas serangan yang terjadi selanjutnya dan ICC seharusnya juga menargetkan para pendukung Israel di Barat.

“Kami mengkritik Hamas karena mungkin sejauh ini tidak mencapai gencatan senjata, atau karena tidak mampu mendukung masyarakat dengan makanan dan tempat tinggal yang cukup, namun kami tidak akan pernah menyalahkan mereka karena menentang Pendudukan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, komandan sayap militer kelompok tersebut, Mohammed Deif, dan kepala Biro Politiknya, Ismail Haniyeh, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel.

“Hari ini saya mengajukan permohonan surat perintah penangkapan di hadapan Kamar Pra-Peradilan I Pengadilan Kriminal Internasional dalam Situasi di Negara Palestina … Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), Ismail Haniyeh … Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant,” kata Khan dalam sebuah pernyataan.

Jaksa itu menambahkan, para pejabat tersebut bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mulai Oktober 2023 berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantornya.[PALINFO🇵🇸]